Gambar : ilustrasi jubir Kenterian

KANGJO.NET, Kelua Tabalong. Sejumlah hal terkait isu kebocoran data pribadi 279 juta WNI perlahan-lahan mulai tersingkap. Data yang bocor itu disebut identik dengan data BPJS Kesehatan.

Dihimpun detikcom, Sabtu (22/5/2021), informasi terkait kebocoran data pribadi 279 juta WNI ini memang menjadi perhatian publik beberapa terakhir ini. Sejumlah lembaga pun langsung melakukan penelusuran, termasuk tim Ditjen Dukcapil Kemendagri.

1. Bukan Data Dukcapil

Berdasarkan hasil penelusuran Kemendagri, pelaku mengiklankan penjualan data individu di website dengan nama user Kotz.

Pada iklan di website tersebut yang bersangkutan memberikan link sampel data individu yang bisa di-download sebagai sampel data. Data yang sudah di-download berbentuk file CSV (comma-separated value) dan setelah diimpor berjumlah 1.000.000 rows," kata Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh dalam keterangannya, Jumat (21/5/2021).

Hasil impor data sampel tersebut diperoleh struktur data yang terdiri atas kolom-kolom sebagai berikut: PSNOKA, PSNOKALAMA, PSNOKALAMA2, NAMA, NMCETAK, JENKEL, AGAMA, TMPLHR, TGLLHR, FLAGTANGGUNGAN, NOHP, NIK, NOKTP, TMT, TAT, NPWP, EMAIL, NOKA, KDHUBKEL, KDSTAWIN, KDNEGARA, KDGOLDARAH, KDSTATUSPST, KDKANTOR, TSINPUT, TSUPDATE, USERINPUT, USERUPDATE, TSSTATUS, DAFTAR.

Atas hal itu, Zudan memastikan data yang diduga bocor bukan bersumber dari Dukcapil.

"Saya memastikan itu bukan data yang bersumber dari Dukcapil. Karena struktur data di Dukcapil tidak seperti itu. Struktur data di Dukcapil tidak ada tanggungan, email, npwp, no hp, tmt, tat," kata Zudan.

2. Data yang Bocor Identik dengan Data BPJS Kesehatan

Selain Kemendagri, Kementerian Kominfo juga langsung melakukan penelusuran. Kominfo menyebut data tersebut identik dengan data BPJS Kesehatan.

"Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa sampel data diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan. Hal tersebut didasarkan pada struktur data yang terdiri dari noka (nomor kartu), kode kantor, data keluarga/data tanggungan, dan status pembayaran yang identik dengan data BPJS Kesehatan," ujar juru bicara Kementerian Kominfo, Dedy Permadi, dalam keterangannya, Jumat (21/5/2021).

3. Sampel Data WNI yang Bocor 100 Ribu

Kominfo menyebut sampel data WNI yang bocor bukan berjumlah 1 juta, melainkan 100 ribu.

"Data sampel yang ditemukan tidak berjumlah 1 juta seperti klaim penjual, namun berjumlah 100.002 data," ujar juru bicara Kementerian Kominfo, Dedy Permadi, dalam keterangannya, Jumat (21/5/2021).

Kominfo, kata dia, hari ini juga telah memanggil direksi BPJS Kesehatan sebagai pengelola data pribadi yang diduga bocor untuk proses investigasi secara lebih mendalam sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019.

"Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dan Peraturan Menkominfo No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) yang sistem elektroniknya mengalami gangguan serius akibat kegagalan perlindungan data pribadi wajib melaporkan dalam kesempatan pertama kepada Kementerian Kominfo dan pihak berwenang lain. Selain itu, PSE wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, dalam hal diketahui bahwa terjadi kegagalan perlindungan data pribadi," papar Dedy.

4. Bareskrim Panggil Dirut BPJS Kesehatan

Kasus dugaan kebocoran data pribadi 279 juta WNI yang dijual secara online di forum hacker Raid Forums diselidiki Bareskrim Polri. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti akan dipanggil untuk dimintai keterangan.

Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menyatakan Ali Ghufron akan dipanggil pada Senin (24/5/2021) mendatang.

"Dirut BPJS Kesehatan akan dipanggil untuk klarifikasi," kata Komjen Agus, Jumat (21/5/2021).

Komjen Agus menyatakan Bareskrim serius menangani kasus yang menjadi atensi publik ini. Dia juga telah membentuk tim agar pengungkapan kasus ini tuntas.

"Sejak isu bergulir, saya sudah perintahkan Dirtipidsiber (Brigjen Slamet Uliandi) untuk melakukan lidik hal tersebut," ucapnya.

Dihubungi terpisah, Brigjen Slamet Uliandi juga membenarkan bahwa Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti akan dipanggil pada Senin mendatang.

"Pemanggilan ini sebagai langkah awal," ujar sosok yang akrab disapa Ulin ini.

5. Sorotan dari DPR

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta aparat penegak hukum turun tangan menyelidiki dugaan kebocoran data 279 juta WNI. Dasco mengatakan kebocoran data merugikan masyarakat. Data kependudukan, katanya, bersifat rahasia dan rentan disalahgunakan.

"Saya pikir soal data kebocoran data sebanyak 279 juta itu perlu segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum," kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/5/2021).

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris meminta BPJS Kesehatan mengevaluasi secara menyeluruh. Charles meminta BPJS Kesehatan menggandeng BSSN untuk memastikan keamanan data pribadi sehingga kebocoran data ini tidak meluas.

"Kami sangat menyayangkan terjadinya kebocoran data pribadi masyarakat yang disinyalir merupakan data dari BPJS Kesehatan. Sesuai dengan regulasi yang berlaku, setiap pengelola data wajib memastikan keamanan dari data pribadi yang dikelolanya," kata Charles kepada wartawan, Jumat (21/5/2021).

artikel ini telah tayang di Tim detikcom - detikNews

Dengan judul:  5 Hal yang Diketahui dari Isu Kebocoran Data Pribadi 279 Juta WNI

SUMBER:

Tim detikcom - detikNews

 

 

---